Hari Buruh, Demo Buruh


demoburuh

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh sedunia, di beberapa negara dijadikan hari libur nasional. Di Indonesia, menurut kabar yang beredar mulai tahun depan, akan ditetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sebenarnya Indonesia mulai memperingati Hari Buruh Internasional itu pada tahun 1920, sebelum kemerdekaan. Namun, tanggal 1 Mei tidak lagi ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan oleh pemerintah dengan paham dan gerakan komunis yang sejak peristiwa G30SPKI pada tahun 1965 ditabukan di Indonesia.

Nah, saya menulis catatan di blog ini, tak akan menyampaikan hal-hal yang bikin pusing. Tetapi sebaliknya saya hanya ingin menyampaikan hal-hal ringan tetapi mudah-mudahan pas dengan kondisi saat ini. Maksudnya kondisi para buruh dan para pengusaha yang mempekerjakan mereka. Ya, seharusnya hubungan antara buruh dan majikan—termasuk di dalamnya akad dan sengketa—cukup diselesaikan dengan akad yang sudah disepakati di antara mereka. Namun, saat ini sepertinya campur tangan negara dalam beberapa masalah buruh dan perusahaan yang mempekerjakan mereka membuat masalah ini tak lagi sederhana. Maka, jangan heran jika kita sering menjumpai demo buruh yang meminta kenaikkan upah, atau demo para buruh memprotes kebijakan tertentu terkait aturan kontrak kerja dan sejenisnya. Mereka melayangkan protesnya kepada negara. Meminta bantuan dan perlindungan negara untuk menyelesaikan sengketa buruh dan perusahaan.

Tadi siang akhirnya saya juga mengangkat Hari Buruh Internasional ini dalam pembahasan saat siaran Program Nggak Ngaji Nggak Trendi rubrik “Fresh! Air” di Radio MARS 106 FM Bogor. Program siaran ini adalah hasil kerjasama Buletin gaulislam dan Radio MARS 106 FM Bogor yang sudah dijalankan sejak tahun 2010 lalu. Pembahasan terasa pas karena sedang hangat dibicarakan. Banyak pertanyaan yang kemudian menjadi inspirasi bagi saya untuk menuliskannya di blog ini.

Mungkin ini semacam kesimpulan saja dari pembahasan tadi siang di radio. Kita, kaum muslimin, tentu memiliki aturan yang benar dan baik, yakni syariat Islam. Maka seharusnya mencari jawaban atas berbagai problem kehidupan juga kepada syariat Islam. Nah, Islam sebenarnya sudah punya jawaban dalam mengatasi persoalan ini. Terkait soal upah, jam kerja, jenis pekerjaannya, wewenang dan tanggung jawabnya serta hal terkait akad pekerjaan sudah ditentukan. Jika memang sudah sepakat, ya silakan bekerja. Jika dalam perjalanannya  ada perselisihan silakan diselesaikan secara baik-baik dengan pemberi pekerjaan atau yang dipekerjakan. Simpel.

Nah, persoalan menjadi rumit dalam kehidupan kapitalistik saat ini. Sebenarnya, definisi buruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencakup semua jenis jabatan dalam sebuah perusahaan: siapapun yang bekerja untuk orang lain, disebut buruh atau dalam bahasa lainnya yang terdengar lebih halus adalah pekerja. Intinya, selama seseorang bekerja kepada orang lain dan mendapat upah disebut buruh/pekerja menurut kamus bahasa. Namun, saat ini sepertinya ada penyempitan makna. Buruh diidentikan dengan para pekerja dari maaf, kelas bawah. Padahal, para staf di antara mereka pun sebenarnya buruh juga karena bekerja kepada orang lain dan mendapat upah, hanya saja memang jabatannya berbeda, yang tentu saja juga berbeda gajinya.

Aturan pemberian upah dengan model upah minimum yang ditetapkan oleh wilayah tertentu malah menimbulkan masalah. Ya, sebab tidak semua perusahaan mampu memenuhi upah minimum yang ditetapkan pemerintah karena berbagai alasan, misalnya proses produksinya tak berjalan lancar, penjualannya seret dan sebagainya yang berimbas pada upah para pekerjanya. Itu artinya, upaya pemerintah dalam campur tangannya terhadap upah dalam peraturan tersebut menjadi bukan solusi, malah membuat sebab baru yang akibatnya sudah kita saksikan sendiri saat ini.

Menurut saya sih, solusi atas problem perburuhan kuncinya justru ada di pemerintah. Jika pemerintah memberikan kesejahteraan yang benar dan baik maka saya pikir para pekerja (buruh) tak perlu selalu menuntut pemerintah menyesuaikan upah mereka yang dirasa kurang layak. Sederhana saja cara berpikirnya. Jika kebutuhan sandang, pangan dan papan semua warga negara dipenuhi dengan benar dan baik oleh negara, termasuk urusan kesehatan dan pendidikan digratiskan, saya pikir penghasilan yang dimiliki seorang pekerja akan utuh karena tak perlu dibagi untuk bayar kontrakan rumah, tak perlu pusing jika dirinya dan keluarganya sakit, tak akan bingung untuk membayar pendidikan anak-anaknya., termasuk tak akan direpotkan urusan biaya transportasi yang tentunya akan kian parah ketika bahan bakar minyak dinaikkan.

Kondisi ideal seperti ini, memang agak sulit diharapkan dalam sistem pemerintahan yang kapitalistik seperti saat ini. Jawaban atas kondisi ini adalah dengan diterapkannya Islam sebagai akidah dan syariat (baca: ideologi). Ya, problem kehidupan apapun yang terjadi pada manusia dalam bermasyarakat dan bernegara akan mampu diselesaikan ketika Islam dijadikan sebagai ideologi negara. Sejarah panjang kejayaan Islam adalah buktinya. Nah, masalahnya apakah kita (dan juga khususnya pemerintah) mau mewujudkan kembali sejarah kegemilangan Islam diterapkan kembali di jaman sekarang atau kita tetap tersungkur dan hancur lebur bersama kapitalisme sampai akhir hayat kita?

Salam,

O. Solihin

Ingin berbincang dengan saya? Silakan via Twitter di @osolihin

*Gambar dari sini

About these ads

Kantunkeun Balesan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s