“Benang Kusut TKI”


Assalaamu’alaikum wr wb

Ruyati adalah salah seorang TKI yang menjadi korban kesekian di negeri orang. Ruyati dieksekusi mati setelah pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis berdasarkan bukti bahwa Ruyati melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Adilkah hukum tersebut? Sepertinya tidak adil. Sebabnya, berdasarkan kabar yang beredar bahwa Ruyati membunuh majikannya sebagai balasan karena ia sering dianiaya korban. Itu artinya, seharusnya ada hukuman terlebih dahulu bagi sang majikan yang telah menganiaya Ruyati. Perlu ada syarat-syarat khusus sebelum hukuman qishas dijatuhkan.

Baiklah, dalam postingan berisi celotehan ringan dan singkat ini saya tidak hendak masuk dalam polemik tak berkesudahan. Sebabnya, masalah seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan Ruyati bukan satu-satunya korban. Sejak ekspor TKI diberlakukan oleh pemerintah, masalah perlindungan terhadap TKI yang tersandung masalah hukum di negara tempat mereka bekerja ternyata cukup lemah. Kadang malah terlihat saling lempar tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan pengirim TKI, juga para calo yang mengeruk keuntungan dari pengiriman TKI ilegal ke sebuah negara.

Selain itu, ketika pemerintah mengekspor produk, termasuk dalam hal ini TKI, sejatinya sudah siap dengan segala risiko. Perbedaan budaya dan perbedaan pelaksanaan hukum antar negara akan memberikan peluang gesekan yang bahkan amat keras. Ya, sederhana saja. Jangankan antar negara, antar tetangga saja jika kita melakukan interaksi, apalagi kerjasama bisnis pasti akan muncul problem ketika salah satu pihak melanggar perjanjian atau tersandung kasus hukum. Memang, problem itu ada yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi banyak juga yang pada akhirnya menempuh jalur hukum. Jika kasus antar tetangga masih mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kasus di sebuah negara tak semudah membalikkan telapak tangan untuk menyelesaikannya.

Proteskah kita atas kebijakan hukum di negara orang lain? Silakan. Tetapi kita juga harus mengukur diri untuk tidak menyeret masalah ini ke ranah lain, misalnya menghubungkan Arab Saudi dengan Islam dan hukuman pancung identik dengan syariat Islam (apalagi sembari diberikan label “kejam”). Menurut  saya tidak perlu diseret terlalu jauh. Sebab, akan kian menjauhkan dari persoalan utamanya, yakni buruknya pengelolaan dan perlindungan TKI atau malah salahnya kebijakan pemerintah dalam pengiriman TKI ke luar negeri.

Hentikan ‘eskpor’ TKI yang tanpa keahlian khusus
Jika melihat faktanya, yang sering bermasalah karena tersandung kasus hukum di negara tujuan ekspor TKI adalah para tenaga kerja yang, maaf, tidak memiliki keahlian khusus yang membuat TKI tersebut diperhitungkan. Saya juga punya banyak kawan yang bekerja di luar negeri. Ada yang di Eropa, malah banyak yang di Timur Tengah. Tetapi alhamdulillah dari kabar yang saya terima, mereka diperlakukan dengan baik. Bahkan mungkin tenaga dan pikiran mereka sangat dibutuhkan dan diperhitungkan karena memiliki keahlian khusus tersebut. Umumnya memang bekerja di sektor publik seperti di industri migas atau kesehatan.

Tetapi, kasus yang sering terjadi adalah menimpa para TKW yang umumnya berawal dari perlakuan buruk majikan mereka. Yang tidak tahan siksaan tapi tak bisa melawan, mereka memilih bunuh diri. Ada pula yang berani melawan perlakuan kasar majikannya, bahkan nekat  membunuh penganiayanya. Sering kejadian ini menimpa TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara tujuan ‘ekspor’ TKI.

Melihat kenyataan ini, pemerintah lebih baik menghentikan pengiriman TKI yang tak memiliki keahlian khusus yang spesifik. Jika pun ingin mengirim tenaga kerja, kirimlah yang memiliki skil bagus seperti dokter, sarjana teknik, guru, dan sejenisnya yang memungkinkan mereka akan diperhitungkan dan dihargai tinggi di negara lain. Ini memang soal kebijakan dan bargaining position. Jangan mau hanya menjadi negara pengekspor TKI atau TKW ‘murahan’. Maaf, saya tidak bermaksud menyepelekan pekerjaan pembantu rumah tangga, tetapi jika melihat fakta saat ini, rasa-rasanya memang jangan lagi mengirim ribuan TKI dengan keahlian biasa. Kasihan.

Lebih baik pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi para lelaki, agar kelak mereka bisa menafkahi anak dan istrinya dengan benar dan baik. Ketimbang memberangkatkan para TKW dan meninggalkan para lelaki (suami) mereka di sini dengan kondisi tak memiliki penghasilan yang mapan. Sama buruknya.

Tanggung jawab memuliakan wanita   

Problem TKI di luar negeri didominasi oleh para wanita yang menjadi korbannya. Jarang sekali laki-laki. Atau mungkin ada tetapi kurang terekspos. Saya memilih menyoroti tanggung jawab memuliakan para wanita dalam hal ini. Mengapa? Berdasarkan beberapa berita seputar TKW, umumnya mereka memilih bekerja di luar negeri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Banyak di antara mereka yang berstatus janda. Tak sedikit yang masih punya suami tetapi penghasilan suami tak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pilihan menjadi TKW, menurut mereka, adalah pilihan rasional. Apalagi memang ada perusahaan atau bahkan diatur oleh negara dalam pengiriman dan penempatan para tenaga kerja tersebut. Maka, berangkatlah mereka dengan impian meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Seandainya para lelaki bertanggung jawab terhadap para wanita yang menjadi tanggungannya, kejadian seperti ini mungkin bisa diminimalisir. Para suami yang bertanggung jawab, para ayah, kakak atau adik laki-laki , pamannya dan semua lelaki yang menjadi pelindungnya, rasanya para wanita tidak ada yang mau menjadi TKI untuk bekerja di luar negeri, apalagi dengan keahlian seadanya.

Arab Saudi tak selalu identik dengan Islam

Ada kesalahan berpikir yang amat mendasar di benak banyak orang, termasuk kaum muslimin non Arab Saudi. Bahwa Arab Saudi mayoritas penduduknya muslim memang benar. Bahwa Arab Saudi saat ini, seolah menjadi kiblatnya umat Islam, karena ada Ka’bah di sana, juga benar. Tetapi, tetap ada perbedaan mendasar: yakni Arab Saudi tidak menerapkan syariat Islam dengan sempurna, sama seperti negeri Islam lainnya. Sebabnya, sampai saat ini tak satupun negeri Muslim yang tegak berdiri dengan menjadikan Islam sebagai ideologi negaranya. Tidak ada. Dengan kata lain, saat ini tak ada satupun di dunia yang bisa disebut sebagai negara Islam, yang ada hanyalah kumpulan negeri-negeri muslim yang terpecah dalam bingkai nasionalisme masing-masing.

Dengan demikian, meski banyak di antara kaum muslimin di sini yang memprotes kebijakan hukum pemerintah Arab Saudi terhadap para TKW, bukan berarti kemudian malah membenci hukum atau syariat Islam. Ini namanya tidak nyambung. Bahwa memang benar hukum qishas (pembalasan setimpal) adalah bagian dari syariat Islam, tetapi bukan berarti pelaksanaannya semaunya dan sesukanya. Tidak. Tetap ada rule of the game-nya. Jadi, tidak tepat jika kemudian kita yang mengaku muslim, malah menolak syariat Islam hanya karena ada kaum muslimin lainnya yang mempraktikkannya dengan tidak tepat. Syariat Islam tidak salah, yang salah oknum dari pemeluknya.

Selain itu, maraknya penolakan masyarakat terhadap hukuman-hukum produk syariat Islam seperti qishas, potong tangan, dan juga rajam yang di-blow-up media massa diduga kuat sebagai upaya mengopinikan bahwa syariat Islam itu kejam, maka tidak layak dijadikan rujukan aturan.  Sangat boleh jadi media massa sedang memamerkan kekuatannya dalam menerapkan teori agenda setting, yakni ‘merekayasa’ fakta demi membentuk opini tertentu yang diinginkan sesuai setting yang diagendakan sebelumnya demi kepentingan tertentu. Bukan tak mungkin kan?

Baiklah, saya tutup saja catatan ringan dan singkat ini dengan satu kesimpulan: jangan lagi kirim TKW ke negara manapun. Pemerintah berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Terutama menciptakan lapangan pekerjaan dan iklim wirausaha yang baik bagi para lelaki yang menjadi rakyatnya. Kelak, merekalah yang akan menjadi pelindung dan memulaikan para wanita yang menjadi tangungannya. Tidak lagi membiarkan para istri atau para ayah yang membiarkan anak wanitanya mengadu nasib sebagai pembantu rumah tangga di negara lain. Kita harus berani dan pintar mengurai benang kusut permasalahan TKI ini.

Namun, di lubuk hati yang paling dalam, saya masih ragu pemerintah akan berani mengubah kebijakannya selama ini. Sebabnya, selama bukan sistem Islam yang dijadikan ideologi negara, pemerintah akan tetap seperti ini. Membiarkan rakyatnya disiksa di negara lain, termasuk menutup mata dari maraknya kemiskinan di negeri sendiri meski lukanya kian dalam dan membusuk. Benar-benar sengsara di bawah naungan demokrasi!

Itu sebabnya, saatnya Khilafah Islamiyyah kembali memimpin dunia agar kesejahteraan dan rahmatnya bisa dirasakan banyak manusia. Kaum muslimin, wajib terus mendakwahkan dan memperjuangkannya. Yuk, kita bekerjasama dan sama-sama bekerja demi tegaknya kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sehingga bukan saja problem TKI yang bisa diselesaikan, tetapi semua problem di segala aspek kehidupan akan bisa ditangani dengan benar dan baik. Insya Allah.

Salam,

O. Solihin

Kantunkeun Balesan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s